610. Pendaftaran Tanah: Penting yang (kadang) Terlupakan

Penulis : Irfan Ammar Perdana
Tema : Earth
=========================================================================================================================================================

Tanah. Suatu komponen yang sangat penting bagi suatu Negara. Tanah yang merepresentasikan wilayah, merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara. Tanpa wilayah, tanpa tanah, Negara mustahil berdiri. Salah satu pengertian menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tanah adalah permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah Negara. Seiring berkembangnya waktu, tanah bukan hanya sebagai syarat terbentuknya suatu Negara, tapi lebih dari itu.

Belanda yang orang bilang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun, meninggalkan begitu banyak budaya dan hukum di Indonesia. Budaya yang tentunya tidak mengikis budaya asli Indonesia, dan hukum yang sedikit banyak mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia. Salah satu hukum yang Belanda ditinggalkan kepada Bangsa Indonesia adalah Hukum Pertanahan. Kadaster secara mudah bisa diartikan sebagai pendaftaran tanah, merupakan bagian dalam hukum pertanahan yang menjadi salah satu unsur penting dalam berjalannya suatu Negara.

Secara mudah kadaster juga diartikan sebagai pendaftaran tanah berkaitan dengan penentuan dan pendefinisan mengenai kepemilikan suatu tanah. Belanda yang merupakan salah satu Negara dengan elevasi tanah terendah didunia tentu memiliki keterkaitan terhadap pendaftaran tanah. Ditambah dengan penduduk sebanyak 16 juta jiwa lebih dan luas sekitar 41.000 km2, Belanda tentu harus berpikir keras bagaimana tetap menyediakan tanah tinggal bagi penduduknya.

Mungkin pertanyaan bagi orang awam, seberapa penting tanah harus terdaftarkan? Oh jadi tanah itu harus didaftarkan? Jawabannya tentu iya. Bagaimana mungkin seorang pemilik dapat membuktikan bahwa tanahnya itulah miliknya tanpa didaftarkan pada kantor tanah? Secara umum, pendaftaran tanah dilakukan dengan menggambarkan suatu bidang yang berdiri diatas tanah atau lahan pada suatu dokumen yang berisi kelengkapan bidang. Mungkin orang awam susah membayangkan, kecuali orang yang telah atau sering berurusan dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus tanahnya. Di Indonesia, gambar tanah yang didaftarkan bukan merupakan gambar yang rumit. Kalau pernah lihat sertipikat tanah, dihalaman belakang bisa dilihat sketsa tanah yang ada. Seperti itulah kira-kira gambaran umumnya. Hanya berbentuk seperti sketsa yang berisi keterangan lahan dan bidang yang ada pada suatu lembar kertas.

Belanda telah menerapkan pendaftaran tanah secara 2 dimensi. Maksudya adalah pendaftaran dilakukan hanya pada tanah atau lahan yang dapat digambarkan pada lembaran kertas secara 2 dimensi, mencakup panjang dan lebar. Atau dengan kata lain, penggambaran suatu bidang diatas tanah dilakukan pada bidang yang tidak memiliki banyak lantai. Tentu bisa dibayangkan apabila terdapat gedung dengan 12 lantai, bagaimana penggambarannya pada 2 dimensi.

Namun seiring berkembangnya konstruksi dan arsitektur Belanda, –yang menjadikan Belanda salah satu inspirasi arsitektur dunia– kadaster atau pendaftaran tanah harus mengalami penyesuaian. Itulah yang dilakukan oleh Belanda. Belanda tentu tidak ingin lahan yang terbatas menjadi terbengkalai dan tidak terurus karena tidak rapi dan disiplinnya dalam pendaftaran dan administrasi tanah. Tidak mungkin pula Negara yang mengeringkan waduk untuk dijadikan pemukiman itu diam saja untuk hal yang tidak kalah penting ini. Belanda melakukan inovasi.

Setingkat diatas 2 dimensi merupakan 3 dimensi. Tentu 3 dimensi disini bukan seperti 3 dimensi apabila kita ke bioskop, pesen tiket 3D, lalu film yang kita tonton seolah-olah muncul dari layar. Bukan itu. Belanda menerapkan kadaster 3 dimensi. Maksudnya, dalam penerapan pendaftaran dan administrasi pertanahan di Belanda, bukan hanya memasukan 2 dimensi dan parameter panjang dan lebar atau X dan Y saja, tapi sudah ditambahkan dengan elemen atau parameter Z pada suatu bidang atau lahan. Dengan demikian, kadaster yang dilakukan sudah bukan lagi kadaster 2 dimensi namun sudah kadaster 3 dimensi. Flat mahasiswa contohnya, yang tidak mungkin dibangun diatas lahan dengan hanya satu lantai. Flat bisa terdiri dari berbelas bahkan berpuluh lantai. Lalu bagaimana bila digambarkan pada kadaster 2 dimensi? Itulah fungsi dari kadaster 3 dimensi. Memungkinkan pendaftaran dan administrasi tanah tetap berlangsung dengan teliti walaupun flat atau apartemen atau gedung lainnya dibangun menjulang langit ataupun masih terdapat ruangan yang terpendam kebawah.

image001
Gambar 1 Contoh Pemodelan Kadaster 3D (sumber: http://geospatialworld.net/Interview/ViewInterview.aspx?id=30250)

Selain itu, Belanda dengan kecepatan internet yang didewakan Daus, Wicak dan Banjar menerapkan hampir semua sistem pendaftaran tanah secara online. Notaris di Belanda memiliki akses online terhadap kantor pertanahan Belanda yang juga mengurusi jual-beli tanah. Akses terhadap pendaftaran tanah di Belanda juga sangat terbuka. Akses tersedia untuk siapapun. Jadi kalau ada pers atau siapapun ingin mengetahui seorang politisi memiliki lahan atau bidang apa dan dimana saja, hal itu mungkin diketahui. Indonesia tentu harus belajar banyak dengan inovasi ini.

image002
Gambar 2 Informasi Tanah yang Disajikan ke Publik di Belanda (sumber : Buku Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia)

Belanda dengan segala keterbatasan alamnya –terutama di tanah dan lahan–, terus melakukan inovasi untuk memperbaiki bangsa mereka sendiri dimasa depan. Memompa air di waduk dan menjadikannya sebagai lahan untuk hunian, membuat bendungan atau dam raksasa untuk menghindari banjir dan air dari Laut Utara yang ganas karena tanah yang lebih rendah dari laut, hingga suatu yang belum populer: pendaftaran tanah secara 3 dimensi. Tentu semua dilakukan untuk kemajuan negaranya, kemakmuran rakyatnya dan kebanggaan bangsanya. Saat ini tanah menjadi suatu pokok yang sangat penting yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Bukan hanya menjadi syarat terbentuknya suatu Negara lagi, tapi lebih dari itu.

Referensi
Arie S. Hutagalung dkk. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta:Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012
Wahyuningrat, dkk. Negeri van Oranje. Yogyakarta: Bentang. 2009
http://geospatialworld.net/Interview/ViewInterview.aspx?id=30250 diakses pada 27 April 2015 17.12
http://kbbi.web.id/tanah diakses pada 27 April 2015 13.28
http://widhihandoko.com/?p=544 diakses pada 27 April 2015 15.08
http://surkad.gd.itb.ac.id/?page_id=72 diakses pada 27 April 2015 14.12

Leave a Reply